Dari Bibir Mana Bibir Sampai Menyoal Frasa 'Sexual Consent' Dalam Permendikbud no.30 tahun 2021

Akhir-akhir ini dunia pendidikan kembali menjadi sorotan setelah MendikbudRistek Nadiem Makariem mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini seolah-olah dikeluarkan setelah RUU TPKS (Tindak Pidana Kejahatan Seksual) menemui jalan buntu dan jalan ditempat.

Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Permendikbud tersebut merupakan 'jiplakan' dari RUU TPKS, walaupun Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya menjelaskan bahwa dalam RUU TPKS tidak mencantumkan frasa sexual consent (seks dengan persetujuan) didalamnya.

Sebetulnya apa sih Sexual Consent itu ?

Sexual Consent adalah persetujuan seksual untuk melakukan kegiatan seksual. Tanpa adanya persetujuan seksual (sexual consent) ini dari salah satu pihak maka segala kegiatan, perilaku dan tindakan yang menjurus pada hal yang seksual bisa dianggap sebagai tindakan pelecehan seksual.

Lalu kenapa kemudian dihubungkan dengan legalisasi seks bebas ya....ini entah saya yang memang belum sampai tingkat berpikirnya....padahal ya sudah jelas judunya peraturan ini saja sudah menyebutkan Pencegahan Kekerasan Seksual. Kalo suka sama suka ya tidak akan ada istilah Pelecehan dong....tidak akan ada laporan tentang tindakan pelecehan seksual.

21 Tindakan Yang Masuk Kategori Tindakan Kekerasan Seksual

Memang frasa Sexual Consent (seksual tanpa persetujuan korban) beberapa kali disebutkan dalam Permendikbud no 30 Tahun 2021 ini. Berikut ini daftar tindakan yang masuk dalam kategori Tindakan Kekerasan Seksual menurut Permendikbud tersebut:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban
2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban
3. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman.
5. Mengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau videobernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.
6. Mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban
13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Dari daftar tersebut sudah terlihat bahwa MendikbudRistek sedang tidak ingin menyisakan ruang kosong untuk para Predator Seksual terutama di lingkungan kampus untuk berkelit dari tindakan yang sudah dilakukan. Mendikbud tidak ingin adanya ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan sebagai celah, walaupun jika kemudian pasti ada percobaan pembelaan diri yang biasa didengungkan 'suka sama suka koq...', mestinya ya para Predator Seksual Kampus ini tetap bisa dikenai sanksi...minimal sanksi administratif akademis-lah

Hal Yang Menyulitkan Implementasi Permendikbud 30 2021

Mengingat penerapan Peraturan ini nantinya akan menyasar Kampus yang (merasa) memiliki Hak Otonomi Kampus, Hak Otonomi Kampus sendiri mengandung pengertian dimana kampus memiliki independensi atau kebebasan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama dan aktivitas lain yang berkaitan, tanpa campur tangan (intervensi) pemerintah atau kekuatan lain. Tentunya Permendikbud tersebut tidak akan bisa secara efektif melakukan segala hal yang harus dilakukan menyangkut Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus tanpa adanya kolaborasi pihak Kampus sendiri.

Disini pentingnya Civitas Akademika Kampus untuk mau menyadari bahwa ancaman degradasi moral akibat praktek budaya 'Bibir Mana Bibir...' (Budaya Pelecehan Mahasiswa/Mahasiswi oleh dosennya) memang nyata ada. Seperti budaya 'Wani Piro....' yang kemudian menjadi hal yang jamak terjadi. Di satu pihak ada yang membutuhkan bantuan agar bisa berhasil akademisnya, di pihak lain ada (banyak) predator yang dengan suka ria membantu....asal harga pas ya tancap gas....asal mau digituin gampang dapat nilai bagus dan lulus cumlaude, meskipun isi otaknya tidak mendukung. Ini arti Sexual Consent yang sesungguhnya, Korban yang mentolelir perbuatan dan tidakan oknum dosen, oknum dekan, oknum rektor yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kesenangan seksual gratisan.

Faktor lain yang juga menyulitkan adalah jika kemudian Korban malah akhirnya dijadikan pelaku tindakan, dengan dilaporkan balik ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik. Seringkali hal ini yang kemudian membuat korban untuk melapor atau sekedar bercerita, entah pada satgas atau pada teman, atau pada keluarga atau pada pihak yang berwenang. Seperti yang terjadi akibat video pengakuan `Bibir Mana Bibir...', sang dosen yang tidak terima dengan pengakuan korban dalam video yang diunggah di medsos lalu mencoba memulihkan nama baiknya dengan cara membuat laporan pencemaran nama baik dan menuntut ganti rugi 10 Milliar. Ternyata nama baiknya itu dihargai cuma  10 Milyar tho....kasian sekali bapak itu. 

Padahal ya ibarat kata pepatah, tidak ada asap jika tidak ada api dan sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat bisa jatuh juga....

Kalau menurut saya pribadi, ya dengan tidak menutup mata dari berbagai macam kompromi yang dibutuhkan dan bisa terjadi, setidaknya Permendikbud ini menjadi tonggak penting bahwa senyatanya memang ada pendidik yang kelakuannya tidak terdidik yang kemudian memanfaatkan kesempatan saat punya kuasa untuk memperoleh kesenangan seksual secara gratisan. Walaupun tidak terlepas kemungkinan ada juga oknum mahasiswa yang berusaha mencari jalan pintas yang relatif mudah untuk mendapatkan nilai terbaik tanpa susah-susah.

Segalanya kemudian akan kembali pada moral dan etika sih....dan bagaimana masing-masing individu dalam Kampus tersebut menjaga integritas serta kehormatan diri dan profesinya.

Jadi bukan kemudian legalisasi sex bebas di kampus tho.....kalo ada yang ngomong gitu mungkin dia tidak punya anak perempuan yang sering kali bisa saja berada diposisi jadi korban.